Arsip Berita

Cetak

Usia 1 Tahun Ke Atas Bisa Langsung ke Capil

Ditulis oleh Elia Jalung.

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bulungan Kornelis Elbaar memastikan per 1 Mei lalu, Pengadilan Negeri (PN) tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran yang melampaui batas 1 tahun, sehingga masyarakat bisa langsung ke Disdukcapil, meski batas usai sudah melampaui 1 tahun. 

Kebijakan ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PPU/X-IX/2013, yang menyatakan pasal 32 ayat 2, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. “Dengan demikian pencacatan kelahiran yang melampaui batas 1 tahun, tidak perlu dengan penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2003, tentang pencabutan surat edaran MA sebelumnya Nomor 6 tahun 2012, tentang  pedoman penetapan pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 tahun secara kolektif tidak relevan dan oleh karenanya itu dicabut,” terang Kornelis, Senin (6/5).

Karena itu, kata Kornelis, tidak ada lagi masyarakat yang membuat surat akta kelahiran harus melalui penetapan PN seperti yang dilakukan selama ini, khusunya yang melampaui batas 1 tahun. Namun masyarakat hanya dikenakan denda sesuai dengan peraturan daerah (perda) Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2011, tentang Administrasi Kependudukan sebesar Rp 175 ribu. “Jadi pencacatan akta kelahiran dengan usia di atas satu tahun bisa langsung diurus di Disdukcapil dan dikenakan hanya denda yang besarannya sesuai Perda,” terang mantan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bulungan ini.

Untuk diketahui, sebelumnya UU Nomor 23 tahun 2006, khususnya pasal 32 ayat 2, pencatatan kelahiran yang melampaui 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan PN  dan surat edaran MA RI Nomor 6 Tahun 2012, tentang pedoman penetapan pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 tahun secara kolektif harus melalu penetapan PN.

Fotokopi E-KTP, Bisa Disanksi

Sementara itu, terkait Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP, Kornelis menyampaikan, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ, tentang pemanfaatan E-KTP dengan card reader. Dimana inti dari surat tersebut, mengimbau kepada masyarakat  yang sudah memegang E-KTP, bahwa KTP yang sudah dilengkapi chip itu tidak difotokopi, distaples dan perlakuan lainnya yang dapat merusak fisik E-KTP. “Jadi sebagai penggantinya  dicatat saja NIK (nomor induk kepegawaian) dan nama lengkap. Apabila masih ada unit kerja atau nama lain memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan hal semacam itu, akan diberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, karena sangat merugikan masyarakat khususnya pemilik E-KTP,” terangnya. (RT/hms-adm)

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan Jl. Jelarai Raya Tanjung Selor 77212 Telp. 0552-21008 Fax : 0552-21009 http://www.bulungan.go.id

Powered by Warp Theme Framework  
Downlaod Premium Themes