Arsip Berita

Cetak

Pemkab Bulungan Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Ditulis oleh yoga.

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 
184774468_3802567036479846_7599459611855681427_n.jpgPemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2020. Penyerahan hasil pemeriksaan dilaksanakan pada Selasa (11/5) di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Kota Tarakan.
Kepala BPK RI Kaltara, Agus Priyono, SE, Ak, M.Si menyerahkan langsung hasil pemeriksaan LKPD kepada Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si dalam acara yang berlangsung dalam protokol Kesehatan yang ketat di mana peserta diwajibkan mengikuti tes swab antigen. Bupati pun menyambut gembira opini WTP dari BPK yang berarti selama 2 tahun berturut Pemkab Bulungan berhasil mempertahankan prestasi tersebut, setelah sebelumnya juga meraih WTP untuk LKPD tahun anggaran 2019.

 “Kami menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam menyusun LKPD sehingga masih terdapat temuan-temuan yang harus kami tindaklanjuti demi perbaikan ke depan,” tandas Bupati. Dilanjutkan, Pemkab Bulungan juga telah menyusun rencana aksi yang dalam implementasinya atau pelaksanaannya, masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari BPK agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu.

“Kami mengucapkan terima kasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses perbaikan tersebut,” imbuh Bupati. Ditambahkan, segenap jajaran Pemkab Bulungan juga menyampaikan apresiasi atas audit LKPD serta kerjasama yang telah terbina dengan baik dengan BPK selama ini.
Sementara dalam poin paparan BPK atas hasil audit LKPD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2020 dijelaskan, hal yang diperiksa BPK meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Di mana untuk Pendapatan dari anggaran Rp1,215 triliun terealisasi sebesar Rp1,211 triliun atau 99,72 persen. Lalu Belanja dan Transfer dari anggaran Rp,1,27 triliun terealisasi Rp1,22 triliun atau 96,35 persen. Selanjutnya terdapat SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp46,05 miliar.
Dengan demikian terjadi penurunan realisasi dibanding tahun anggaran 2019, yaitu untuk Pendapatan realisasi Rp1,23 triliun atau turun 1,68 persen, Belanja dan Tranfer realisasi Rp1,27 triliun atau turun 4,02 persen dan SiLPA realisasi 58,03 miliar atau turun 20,64 persen.