Arsip Berita

Cetak

Bupati Serahkan LKPD 2020 ke BPK

Ditulis oleh yoga.

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 
160927261_3640763659326852_1393244498193903232_n.jpgBupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulungan 2020, kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan kalimantan utara, di Tarakan pada Selasa (16/03).
Bupati didampingi Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si, Sekretaris Daerah, Drs H Syafril, Ketua DPRD Bulungan, Kilat Bilung, A.Md serta perangkat daerah terkait Pemkab Bulungan. Penyerahan LKPD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2020 diterima langsung Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan Kaltara, Joni Rindra Putra SE, MAB., Ak , CA dan disaksikan secara virtual oleh Kepala BPK Perwakilan Kaltara, Agus Priyono, SE, M.Si, Ak, CA, CSFA.
Bupati menjelaskan, penyerahan LKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. di mana dalam pasal 56 ayat 3 menyebutkan, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

 

LKPD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2020 yang diserahkan ke BPK terdiri Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Bupati berharap, dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan LKPD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2020.
“Kami juga berharap, dengan kerja keras, doa, dukungan serta kerjasama dari semua pihak, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan tahun 2020 ini, dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucap Bupati.
Sementara, Kepala BPK RI Kaltara menyampaikan apresiasi atas upaya dan kerja keras Pemkab Bulungan dalam menyiapkan serta menyusun laporan keuangan sehingga dapat menyerahkan LKPD secara tepat waktu. Menurutnya, hal itu menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemkab Bulungan dalam menyukseskan tata kelola keuangan daerah yang baik.
“Kami akan maksimalkan 60 hari ke depan untuk pemeriksaan berkas yang kami terima hari ini,” tandasnya.