Arsip Berita

Cetak

Ada MoU BPH Migas – POLRI Pengawasan Distribusi BBM

Ditulis oleh H.N.R.

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 

PMOU moi 1Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) telah memiliki kerjasama atau MoU dengan POLRI terkait pengawalan serta pengawasan distribusi BBM (Bahan Bakar Minyak) maupun gas. Adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti di daerah kabupaten kota untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam Musyawarah Daerah tentang Ongkos Angkut BBM Sub Penyalur dan HET (Harga Eceran Tertinggi) LPG yang berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai I Kantor Bupati Bulungan pada Senin pagi (25/2).

Perwakilan BPH Migas, Iswadi menjelaskan, adanya MoU tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya untuk menjamin ketersediaan BBM secara merata di seluruh wilayah. Disebutkan, adanya antrian panjang di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), stok BBM cepat habis di SPBU maupun APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) hingga cukup maraknya aksi pengetap tidak hanya terjadi di Kabupaten Bulungan tapi juga di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Berau yang berbatasan dengan Bulungan.

“Selain sudah adanya MoU dengan POLRI, kita bersama pemerintah daerah setempat juga mengupayakan adanya Sub Penyalur, seperti di Bulungan diupayakan tiap kecamatan atau daerah pelosok ada Sub Penyalur sebagai upaya menyamakan harga jual BBM serta mengatasi masalah pengetap,” urainya. Seperti diketahui, Kabupaten Bulungan tercatat baru memiliki 2 SPBU dan 3 APMS, yaitu SPBU di Jl Katamso dan Jl Sengkawit, serta APMS di Kecamatan Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah dan Bunyu.

PMOU moi

Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si dalam kesempatan sama memaparkan, adanya Musda merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

“Sudah ada 6 usulan Sub Penyalur untuk kecamatan-kecamatan di Bulungan tapi ada beberapa komponen yang masih belum terpenuhi, salah satunya penetapan ongkos angkut BBM. Maka melalui Musda ini kita harapkan mendapat masukan untuk menetapkan ongkos angkut ke kecamatan-kecamatan,” terang Wabup dalam Musda yang diikuti Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pemabangunan, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, Kabag Ekonomi, Polda Kaltara, para camat se-Bulungan hingga pengusaha BBM di Bulungan.

Dijelaskan pula, Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor 515/K-VIII/500/2016 masih memberikan ongkos angkut serta marjin atau keuntungan yang dinilai terlalu besar. Ongkos angkut ke kecamatan di kisaran Rp 2 ribu hingga Rp 4 ribu per liter. Ditambah lagi marjin sebesar Rp 2 ribu per liter. Akibatnya HET BBM Solar dan Premium ada di kisaran Rp 10 ribu hingga Rp 11 ribu per liter.

PMOU moi 2

“Setelah Musda ini, ada tim kecil lagi nanti melibatkan pula Dinas Perindagkop dan UKM maupun Bagian Ekonomi untuk memeriksa kondisi harga BBM eceran di lapangan,” tandas Wabup. Perwakilan BPH Migas, Iswadi menambahkan, HET di Bulungan secara kasat mata masih terlalu besar.

“Kalau di daerah lain rata-rata Rp 1.000 sampai Rp 1.500 itu sudah termasuk di dalamnya ongkos angkut dan marjin. Saya pernah ke daerah atau kecamatan pelosok itu 3,5 jam setelah naik boat, itu harga eceran tertinggi BBM di daerah tersebut hanya ditambahkan Rp 1.500,” tegasnya.

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan Jl. Jelarai Raya Tanjung Selor 77212 Telp. 0552-21008 Fax : 0552-21009 http://www.bulungan.go.id

Powered by Warp Theme Framework  
Downlaod Premium Themes