Arsip Berita

Cetak

Bulungan Dapat Skor 81 Uji Kepatuhan Pelayanan Publik

Ditulis oleh H.N.R.

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 

waw 1Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si menghadiri pembukaan Seminar dan Natal Pekerja Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Kayan Hilir yang berlangsung pada Senin malam (21/1) di Gedung GKII Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara. Wabup dalam sambutannya turut berpesan, agar masyarakat tetap menjaga kekompakan dan persatuan meski berbeda pilihan menyambut pesta demokrasi bulan April 2019.

Ketua Ombudsman RI Kaltara, Ibramsyah Amiruddin, SH, MH menjelaskan, dari survei yang dilakukan pihaknya pada 2018 di 5 kabupaten kota se-Kaltara, Pemkab Bulungan masuk peringkat kedua setelah Pemkot Tarakan yang mendapat skor 84,78. Pihaknya juga memberikan sertifikat penghargaan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan yang dinilai telah memenuhi standar pelayanan publik.

“Meski demikian masih ada beberapa OPD Pemkab Bulungan yang mendapat rekomendasi untuk meningkatkan standar pelayanan publiknya, karena survei kepatuhan standar pelayanan publik ini secara kumulatif atau total keseluruhan OPD,” urainya. Disebutkan, standar pelayanan publik meliputi kualitas dan kuantitas dengan prinsip sederhana, partisipatif, berkelanjutan, berkeadilan serta akuntabel. Misalnya perlunya ada pelayanan pengaduan pada OPD pelayanan publik, adanya sarana informasi kepada masyarakat hingga sarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

waw 2

“Misalnya ada akses jalan bagi pemakai kursi roda, adanya pegangan di dinding WC dan lain-lain,” sebutnya. Ditambahkan, masyarakat yang dilayani juga perlu mendapat informasi yang jelas agar tidak muncul kesalahpahaman. Misalnya pelayanan dokter pada ruang poli, perlu diinformasikan kepada pasien bahwa pagi hari setiap dokter mendapat jadwal berkunjung ke ruangan pasien, baru setelah itu ke ruang poli.

Sekretaris Daerah, Drs Syafril dalam acara yang sama mengungkapkan, adanya UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebagai Pengawas Pelayanan Publik serta UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kedua UU tersebut sesuai tuntutan reformasi di segala bidang di mana hak atas pelayanan yang berkualitas pada setiap warga negara harus diutamakan.
“Birokrasi harus memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat,” pesan Sekda. Diharapkan, pelayanan birokrasi pemerintahan dan instansi pelayanan lainnya khususnya di lingkungan Pemkab Bulungan dapat terus meningkatkan kualitas serta kesadaran sebagai pelayan masyarakat.

waw 3

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan Jl. Jelarai Raya Tanjung Selor 77212 Telp. 0552-21008 Fax : 0552-21009 http://www.bulungan.go.id

Powered by Warp Theme Framework  
Downlaod Premium Themes